Page 23 - mediajaya-ed-1-2015

PEMERINTAHAN

misalnya dipecah menjadi dua, yakni langkah yang telah ditempuh, bagaimana yang diberikan kepada
Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga. menurut Basuki pada akhirnya pnsnya, “ kata Gubernur Basuki saat
Sementara Dinas Pengawasan dan bermuara pada perbaikan mutu menerima kunjungan wakil walikota
Penertiban Bangunan dan Dinas pelayanan publik.” Pegawai DKI Korea Selatan akhir Mei lalu.
Tata Ruang kini menjadi satu dengan Jakarta itu harus memposisikan Persoalan tunjangan untuk
nama Dinas Penataan Kota. sebagai pelayanan rakyat, bukan pegawai DKI menjadi salah satu
Reorganisasi tersebut menurut meminta dilayani layaknya bos,” semangat perubahan yang dilakukan
sekertaris daerah ( Sekda) DKI Jakarta kata Basuki. Pemprov DKI dalam menata
Saefullah bertujuan agar kinerja birokrasinya. Pemprov DKI sendiri
SKPD lebih maksimal.”misalnya Belajar pada Korea Selatan menganggarkan 19 triliun untuk
dinas pekerjaan umum yang dipecah Upaya Pemprov DKI Jakarta tunjungan para pegawainya ini.
menjadi Dinas Tata Air dan Dinas untuk terus menghadirkan Sekda DKI Jakarta, Saefullah
Bina Marga. Mereka bisa lebih fokus pemerintahan yang ideal bagi mengatakan persoalan tunjangan
pada penyelesain masalah banjir warganya tak hanya dilakukan yang besar dilakukan demi
dan jalan rusak. Begitu banjir selesai dengan mengambil beragam menciptakan pemerintahan yang
jalan rusak langsung diperbaiki,” kata langkah strategis. Berbagi ilmu bersih.” Kita akan bangun sistem
Saefullah sebagaimana dikutip dari dengan negara tetangga juga ini. Kita berikan tunjungan atas apa
beritajakarta.com. menjadi bahan masukan untuk yang mereka kerjakan. Kita berikan
Dari reorganisasi SKPD, menata Jakarta. tunjangan yang tinggi tapi mereka
pembenahan juga dilakulan pada Kunjungan Wakil Walikota tidak boleh terima fee atas pelayanan
berbagai urusan perizinan yang selalu Korea Selatan beberapa waktu lalu yang diberikan,” kata Saefullah.
dikeluhkan warga melalui Badan tidak disia-siakan oleh Pemprov DKI Pemda saat ini menerapkan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP). untuk berbagi ilmu dan pengalaman TKD dalam mekanisme pemberian
Sistem baru yang menjadi wajah baru mengelola daerah masing- tunjangan kepada para PNS di
pelayanan masyarakat di DKI Jakarta masing. Sebagaimana dilaporkan lingkungan Pemprov DKI. TKD sendiri
ini, tak hanya mampu memecahkan beritajakata.com, Gubernur Basuki dibagi menjadi TKD statis dan TKD
solusi rumitnya beragam pengurusan Tjahaja Purnama juga berguru pada dinamis. TKD statis dikoreksi dari
dokumen, tetapi juga efisiensi jumlah Jong Seok. kehadiran pegawai sementara TKD
petugas dan tempat pelayanan. “Kami ingin belajar saja kepada dinamis berbasis pada kemampuan
Dalam semangat reformasi pemerintah disana. Bagimana dalam pekerjaan yang diselesaikan
birokrasi, persoalan perizinan tunjungan disana, sistem hukumnya pegawai. NIS
merupakan salah satu indikator hasil
reformasi birokrasi pelayanan publik.”
Warga dapat mengecek keberhasilan
dari reformasi birokrasi salah satunya
dari sisi mutu layanan yang diberikan.
Seharusnya layanannya jadi lebih
baik,” kata Deddy yang juga berprofesi
sebagai dosen ini.
Secara umum menurut data
PERC (political and economic risk
consultancy) indeks efisiensi birokrasi
pemerintahan di Indonesia memang
terbilang rendah. Dalam skala yang
diukur mulai dari 1 hingga 10 poin
indeks efisiensi Indonesia pada 8.7
poin. Negara tetangga Singapura
indeks efisiensi birokrasi berada pada
2.25 poin sementara Malaysia 5.89
poin.
Sebagai bahan acuan, sebelum
PTSP, kurang lebih ada 518 surat
perizinan yang tersebar di berbagai
SKPD. Hal ini membuat proses
perizinan sangat tidak efisien.
Namun dengan sistem baru, semua
layanan baik perizinan maupun
non perizinan cukup dilakukan satu
pintu. Layananpun menjadi cepat
dan efisien.
Secara keseluruhan, semua
FOTO: BERITAJAKARTA.COM
Media Jaya Nomor 01 Tahun 2015 23