Page 13 - Edisi Januari 2026
P. 13

F F        11 11 11 11
                                                                                              FOKUSOKUSOKUS


                                                     pendapatan dari sektor non-APBD, seperti Koefisien
                                                     Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
                                                     serta  mekanisme  lain  seperti  Surat  Persetujuan
                                                     Prinsip  Pembebasan  Lahan  (SP3L).  Pendekatan  ini
                                                     memungkinkan  Pemprov  DKI  Jakarta  membangun
                                                     infrastruktur dan layanan publik melalui skema kerja
                                                     sama  dengan  mitra  strategis  maupun  kemitraan
                                                     publik-swasta.

                                                     Gubernur Pramono juga meminta BUMD  lebih aktif
                                                     menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  swasta  melalui
                                                     berbagai  bentuk  kemitraan  strategis.  Mekanisme
                                                     pembangunan  Jakarta    ke  depan  akan  lebih
                                                     banyak  mengandalkan  kerja  sama  dan  kolaborasi,
                                                     bukan  sekadar  Pendanaan  dari  APBD.  “Jadi,  era
                                                     menggunakan  dana  besar  yang  tanpa  pengawalan
                                                     ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal
                                                     secara khusus,” tutur Pramono.

                                                     Pramono  memberikan  contoh  mengenai  rencana
                                                     pembangunan  gedung  Bank  Jakarta  di  kawasan
                                    Pemprov DKI
                                    Jakarta gencar   Sudirman Central Business District (SCBD). Proyek
                                    mengupayakan     ini menurut rencana  akan memanfaatkan lahan milik
                                    pendanaan kreatif
                                    agar tak terlalu   Kementerian  Keuangan  RI  dan  dirancang  sebagai
                                    bergantung pada
                                    APBD.            simbol kemitraan strategis antara pemerintah pusat
                                                     dan pemerintah daerah.
                                  Foto               Menurut  Pramono,  pembangunan  gedung  ini  tak
                                  Safran H.
                                                     hanya  berfungsi  sebagai  penguatan  infrastruktur
                                                     keuangan  daerah,  tetapi  juga  diharapkan  dapat
                                                     menarik   investasi,   memperkuat   sektor   jasa
              emerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sedang   keuangan, serta mendukung posisi Jakarta sebagai
              berjibaku   mengatasi    keterbatasan   regional  financial  hub  di  kawasan  Asia  Tenggara.
         Panggaran       akibat   pemotongan   Dana   “Kami juga minta persetujuan Kementerian Keuangan
          Bagi  Hasil  (DBH)  dari  Pemerintah  Pusat  yang   untuk pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD,”
          mencapai  hampir  Rp15  triliun.  Pemprov  DKI   ujar Pramono.
          Jakarta menyiapkan strategi   creative financing
          atau  pendanaan  kreatif  agar  pembangunan  di   Pemprov  DKI  Jakarta  memiliki  beragam  program
          Jakarta tetap berjalan.                    yang menggunakan skema Pendanaan kreatif. Salah
                                                     satunya,  program  KJP  Plus  Try  Out  yang  belum
          Strategi ini mencakup pengajuan pembentukan   lama  ini  diluncurkan  Gubernur  Pramono  Anung.
          Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi   Program  ini  ditujukan  kepada  para  penerima  KJP
          daerah,  hingga  pemanfaatan  likuiditas  sebesar   Plus  untuk  mengikuti  try  out  gratis  dalam  rangka
          Rp200 triliun yang tersedia di bank-bank Himbara.  persiapan masuk perguruan tinggi.  Try out perdana
          Dana tersebut menurut rencana akan digunakan   ini melibatkan 472 siswa Kelas XII yang merupakan
          untuk  mendukung  Pendanaan  berbagai  proyek   penerima KJP Plus dari enam SMA Negeri. 
          bisnis  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  milik
          DKI Jakarta.                               Try out ini merupakan bagian dari Program Kerja Wali
                                                     Kota  Jakarta  Timur  Bidang  Pendidikan  bagi  siswa
          Bentuk   creative   financing   yang   akan   penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk 20 siswa
          diimplementasikan  adalah  optimalisasi  potensi   terbaik, akan diberi bimbingan intensif dari tim guru



                                                                                                      EDISI 01 TAHUN 2026
                                                                                      Sarana I Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakartanformasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18