Page 17 - Edisi Januari 2026
P. 17

FOKUS      15 15


          ATIKA

          NUR RAHMANIA

          Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
          (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta





































          Bagaimana kesiapan kelembagaan   perlindungan   masyarakat   pada   objektif dan konsisten lintas periode.
          JCF saat ini?                    prinsipnya tetap dijamin melalui APBD.
          Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang   Sementara,  penyediaan  infrastruktur   Hal  ini  dibangun  mulai  dari  tahap
          menyusun kajian skema kelembagaan   atau   pengelolaan   layanan   yang   perencanaan,  pengadaan,  hingga
          dari  JCF.  Kami  mengkaji  beberapa   memiliki  potensi  kolaborasi  dapat   operasional  layanan  publik  melalui
          alternatif kelembagaan yang berperan   dipertimbangkan  untuk  skema  non-  sistem informasi berbasis elektronik,
          sebagai  pengelola  investasi  serta   APBD.                       termasuk    sistem   perencanaan
          sebagai  pihak  trust  yang  melakukan                             pembangunan,  sistem  pengadaan
          investasi di sektor publik.      Bagaimana    tata   kelola   dan   berbasis   elektronik    (LPSE),
                                           mitigasi  risiko  diterapkan  dalam   pengendalian  internal  dan  audit
          Bagaimana  Pemprov  DKI  Jakarta   pengelolaan  pembiayaan  melalui   berkala  yang  kuat,  serta  mekanisme
          memastikan          pembiayaan   JCF?                              pelaporan kinerja layanan dan barang
          kolaboratif  melalui  JCF  tetap   Pemprov DKI Jakarta memastikan JCF   publik yang terukur untuk memastikan
          berpihak pada kepentingan publik   dirancang dengan prinsip profesional,   setiap pembiayaan tidak hanya aman
          dan warga?                       transparan,  dan  akuntabel  untuk   secara fiskal, tetapi juga memberikan
          Dalam  menyeleksi  proyek,  Pemprov   memastikan  keberlanjutan  manfaat   dampak  ekonomi  dan  sosial  yang
          DKI   Jakarta   berpegang   pada   publik;   dijaga   dengan   mandat   optimal bagi pembangunan Jakarta.
          prinsip  kepentingan  publik  harus   kebijakan  yang  jelas,  didukung  oleh
          tetap   menjadi   tujuan   utama.   manajemen  dana  profesional  dan
          Program  yang  berkaitan  langsung   pengawasan  independen,  sehingga
          dengan  pemenuhan  hak  dasar  dan   keputusan   yang   diambil   dapat                         pia



                                                                                                      EDISI 01 TAHUN 2026
                                                                                      Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22