Page 19 - Edisi Januari 2026

SUARA KEBON SIRIH 17 17

Pemerintah Pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk semua daerah, tak terkecuali DKI Jakarta. Tahun 2026, DBH Jakarta
dipangkas sebanyak hampir Rp 15 triliun. Seperti apa pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait hal
ini? Program apa yang harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi? Dan, apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk
menambah pemasukan keuangan? Berikut ini pandangan dari dewan yang berkantor di Kebon Sirih, yang disuarakan oleh Khoirudin
selaku Ketua DPRD dan Bebizie Sri Mulyati, anggota komisi B yang menangani bidang perekonomian.

Maksimalkan Pendapatan

Asli Daerah

Khoirudin
Ketua DPRD DKI Jakarta

emotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat Khoirudin menjelaskan bahwa salah satu cara yang bisa
Pterhadap Pemprov DKI Jakarta dinilai Ketua DPRD DKI dilakukan adalah dengan menggeser anggaran. Beberapa
Jakarta, Khoirudin, masih dalam batas aman. “Pemotongan program pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah
sebesar Rp15 triliun masih bisa diatasi dengan berbagai pusat. Contohnya, pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras
langkah,” ungkapnya saat ditemui JaKita. yang akan dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, serta
program lain dengan skema serupa.
Hanya saja, menurut Khoirudin, Pemprov DKI Jakarta perlu
melakukan penghematan anggaran. Ia meyakini Jakarta Selain itu, Khoirudin juga menyarankan penggunaan dana dari
memiliki kemampuan keuangan yang cukup mandiri dan tidak investor agar pembangunan tetap berjalan. Ia menekankan
terlalu bergantung pada DBH. Hal ini berbeda dengan beberapa pentingnya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
daerah lain yang DBH-nya dipotong hingga 70 persen, sehingga yang menjadi kekuatan Jakarta sebagai daerah mandiri.
berisiko tidak mampu membayar gaji pegawai. gro

Prioritaskan Program

Subsidi Pangan

Bebizie Sri Mulyati
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta

eski Pemprov DKI Jakarta mengalami pemotongan Dana Oleh karena itu, Bebizie meminta Gubernur memprioritaskan
MBagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Anggota Komisi program tersebut dan melakukan pengawasan ketat terhadap
B DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati, meminta Pemerintah penyaluran subsidi pangan. “Subsidi harus tepat sasaran dan
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap menjalankan program kualitas barang yang diberikan harus baik,” tegasnya.
subsidi pangan. “Program ini sangat dibutuhkan masyarakat
Jakarta,” ujarnya ketika ditemui Jakita di Kantor DPRD DKI Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengingatkan masyarakat
Jakarta. penerima manfaat agar tidak menjual kembali bantuan tersebut
karena masih banyak warga lain yang membutuhkan.
Bebizie menyatakan anggaran subsidi pangan tahun 2026
berkurang sekitar Rp300 miliar. Padahal, subsidi pangan atau Selain subsidi pangan, Bebizie berharap layanan publik lainnya
sembako murah merupakan program yang paling dirasakan tetap berjalan meskipun ada penghematan anggaran, seperti
manfaatnya oleh warga. Diketahui, pada tahun sebelumnya, KJP, transportasi umum, dan layanan kesehatan.
anggaran subsidi pangan mencapai Rp955 miliar. gro

EDISI 01 TAHUN 2026TAHUN 2026
EDISI 01
Sarana I Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakartanformasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta