Page 10 - Edisi Januari 2026
P. 10
8
Mandatory Spending
• Anggaran Fungsi Pendidikan 19,75 T (26,59%)
Program Prioritas Warga Tetap Terjaga Minimal 20% dari total belanja daerah*
“Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi • Anggaran Belanja Pegawai 20,03 T (26,97%)
yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Maksimal 30% dari total belanja daerah di luar Tunjangan Profesi Guru (TPG),
Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Tambahan Penghasilan,
Pertumbuhan Ekonomi* Keterangan: * Kuartal III - 2025
Sumber: BPS (diolah) • Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik 31,90 T (43,06%)
Minimal 40% dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan*
Ket: *sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
5,03% 4,96%
0,02%
CtC YoY QtQ
Isu Strategis*
Inflasi Jakarta pada Desember 2025 sebesar 2,63% (yoy) Penanganan Sampah 2,50 T
Postur APBD 2026 Pengendalian Banjir 5,51 T
Penerimaan Daerah Pengeluaran Daerah Pencegahan Stunting 9,16 T
81,32 T 81,32 T Penanggulangan Kemiskinan 20,74 T
Penanganan Kemacetan 7,81 T
Rincian Pendapatan (Dalam Triliun Rupiah)
Ket: *Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah
2025 79,94 2025 51,13
Program Prioritas
2026 2026
71,45 57,67 • Peningkatan Infrastruktur Kota yang Layak dan Memadai 3,77 T
• Peningkatan produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang
Berkelanjutan 582 M
Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
• Peningkatan Modal Manusia yang Berdaya Saing 17,58 T
2025 28,74 2025 0,07 • Penciptaan Penghidupan Masyarakat yang Layak dan Mandiri 2,70 T
• Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan
2026 11,15 2026 2,62 Responsif 2,36 T
• Penciptaan Mobilitas dan Kawasan Berorientasi Transit
Rincian Belanja (Dalam Triliun Rupiah) 7,82 T
Belanja Daerah • Optimalisasi Pembangunan Rendah Karbon dan
2025 Berketahanan Iklim 6,27 T
76,05
Sumber:
2026 74,28 Infografis: Fandy Adam 1. Konferensi Pers Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025
EDISI 01 TAHUN 2026 2. Informasi APBD 2026, BPKD Jakarta
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
