Page 9 - Edisi Januari 2026
P. 9

FOKUS      7



          tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta.
          Solusinya,   pemerintah   mulai
          mengandalkan   berbagai   skema
          pembiayaan  alternatif  atau  yang
          dikenal dengan creative financing.

          Melalui pendekatan ini, Atika berharap
          pembangunan  Jakarta  ke  depan
          tak  lagi  hanya  mengandalkan  APBD.
          Sejumlah  proyek  strategis  didorong
          melalui kerja sama dengan pihak lain,
          seperti  KPBU,  pinjaman  luar  negeri,
          penerbitan  obligasi  daerah,  hingga
          optimalisasi  aset  milik  Pemprov  DKI
          Jakarta.

          Pemprov  DKI  Jakarta  pun  mulai
          mengkaji berbagai skema pembiayaan
          alternatif,   seperti   Kerja   sama
          Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),   Michael Rolandi Cesnanta Brata
          pinjaman  daerah,  hingga  obligasi
          daerah.  Pemprov  DKI  Jakarta  juga   Layanan Umum Daerah (BLUD). Lewat   tanpa  membebani  APBD.  “Aset
          tengah  menyiapkan  konsep  Jakarta   JCF,  Atika  berharap  bisa  membuka   terbesar  Pemprov  DKI  Jakarta  itu
          Collaboration  Fund  (JCF)  sebagai   sumber  pemasukan  baru,  mulai  dari   adalah tanah,” ungkap Michael.
          instrumen pembiayaan kreatif.    pengelolaan  dana  abadi  daerah,
                                           pemanfaatan  aset,  hibah,  CSR,   Akan  tetapi,  Atika  menegaskan,
          Namun,      Michael      Rolandi   hingga  kolaborasi  investasi  dengan   creative  financing   bukan   berarti
          mengungkapkan,  JCF  belum  bisa   mitra nasional dan global. “Tujuannya   mengurangi   peran   pemerintah
          beroperasi  karena  belum  memiliki   satu,  menjaga  pembangunan  tetap   atau  menyerahkan  layanan  publik
          dasar  hukum  yang  kuat.  Payung   melaju  tanpa  membebani  APBD,”   ke   swasta.   Pemerintah   tetap
          hukumnya  masih  disiapkan,  dibantu   ungkapnya.                  memegang    kendali   penuh   atas
          oleh   Asian   Development   Bank                                  arah  kebijakan,  standar  layanan,
          (ADB)  untuk  kajian  dan  perumusan   Untuk  jangka  pendeknya,  strategi   tarif,  dan  perlindungan  masyarakat.
          modelnya.                        yang  bisa  dilakukan  Pemprov  DKI   “Kolaborasi hanya menjadi alat untuk
                                           Jakarta adalah mengoptimalkan aset   menambah kapasitas pendanaan dan
          Atika   menambahkan,   saat   ini,   daerah,  seperti  pemanfaatan  aset   mempercepat  pembangunan,”  jelas
          Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji   tanah  melalui  kerja  sama  dengan   Atika.
          bentuk  kelembagaan  JCF,  termasuk   pihak swasta dinilai memiliki potensi
          kemungkinan dibentuk sebagai Badan   besar  untuk  menambah  pendapatan   Dengan  strategi  ini,  Atika  optimistis
                                                                             Jakarta  tetap  bisa  bergerak  maju.
                                                                             Meski  anggaran  terbatas,  layanan
                                                                             publik  tetap  dijaga,  pembangunan
                  Sekolah                           Penyediaan
                  gratis                            air bersih               terus   berjalan,   dan   manfaatnya
                                                                             diharapkan   bisa   dirasakan   oleh
                                                                             seluruh warga Jakarta.
                  Bantuan bagi penyandang           Rehabilitasi
                  disabilitas                       sekolah


                  Subsidi                           Pembangunan
                  pangan                            rumah susun

                                                        Infografis: Tommy Kusuma Rasyid             bam/sam

                                                                                                      EDISI 01 TAHUN 2026
                                                                                      Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14