Page 7 - Edisi Januari 2026

FOKUS 5 5

Strategi Jakarta Hadapi

Pemangkasan Anggaran

Meski anggaran terbatas, akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil
dari Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta menjamin kualitas
layanan publik tetap dijaga, pembangunan terus berjalan, dan
manfaatnya bisa dirasakan semua warga Jakarta.

emerintah Pusat memangkas dana seperti pembangunan gedung kantor,
transfer ke daerah. Salah satu pos perjalanan dinas, konsumsi, dan berbagai
Panggaran yang dipangkas adalah belanja operasional yang bukan prioritas
dana bagi hasil (DBH). Dana ini berasal dari utama. “Langkah ini diambil untuk
pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak menyeimbangkan beban fiskal daerah
penghasilan, dan pendapatan dari hasil tanpa mengganggu layanan publik yang
pengelolaan sumber daya alam di daerah. bersifat strategis dan menyentuh langsung
masyarakat,” tegas Pramono.
Pemotongan DBH untuk Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencapai Tahan Proyek Nonprioritas
hampir Rp15 triliun. Sebagai perbandingan,
pemangkasan DBH untuk Jawa Barat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
sekitar Rp2,4 triliun, Jawa Timur Rp5,7 (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael
triliun, dan Jawa Tengah Rp1,5 triliun. Rolandi Cesnanta Brata mengungkapkan
pemangkasan DBH terjadi setelah APBD
Tentu saja, pengurangan dana bagi hasil ini 2026 disepakati sebesar Rp95 triliun
membuat Anggaran Pendapatan Belanja bersama DPRD.
Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026
turun sebesar Rp10,54 triliun dibandingkan “Saat penyusunan KUA-PPAS, asumsi
tahun sebelumnya sehingga menjadi transfer ke daerah (TKD) masih mengacu
Rp81,32 triliun. pada tahun sebelumnya, sebesar Rp26
triliun. Namun, realisasi TKD yang
Namun, Pramono memastikan komponen ditetapkan pemerintah pusat hanya Rp11
anggaran prioritas tidak akan dipangkas. triliun,” ujar Michael.
Anggaran prioritas yang dimaksud meliputi
program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang Akhirnya, Pemprov DKI kembali melakukan
menyasar lebih dari 700 ribu siswa dan pembahasan bersama DPRD untuk menyisir
program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul anggaran. “Yang pertama kami amankan
(KJMU) yang telah memberikan manfaat adalah belanja wajib dan mengikat, seperti
bagi sekitar 17 ribu penerima. “Kedua gaji dan tunjangan pegawai,” ungkap
program tersebut tidak boleh diotak-atik, Michael.
meski APBD terpangkas cukup signifikan,”
ujar Pramono. Sebagai konsekuensi, sejumlah proyek
pembangunan nonprioritas pun ditunda.
Sementara, efisiensi dilakukan Pramono, Beberapa di antaranya, pembangunan
terutama pada pos-pos non-esensial, gedung perkantoran aparatur dan

EDISI 12 TAHUN 2025
EDISI 01 TAHUN 2026
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta