Page 57 - MJ Edisi 9 2018

SALAM DEWAN

Setelah peluncuran Program Hunian DP 0 Rupiah Solusi Rumah Warga (Samawa) warga DKI Jakarta dapat mendaftar di awal bulan November 2018 dengan melengkapi dokumen
dan persyaratan yang dibutuhkan saat pendaftaran.

Nasrullah, Pantas Nainggolan , Tandanan Daulay, Anggota Komisi D
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar
Jakarta Fraksi PKS Fraksi PDIP
Infografis/Tommy.K.R
Sebetulnya DP 0 rupiah itu bisa berjalan Menurut saya, DP 0 rupiah banyak ken- Program ini bagus, supaya ekonomi di Ja-
kalau dikombinasikan dengan perusahaan dala. Baik secara yuridis maupun ekonomis. karta berputar. Yang jadi pertanyaan program
BUMD. Nanti digabung antara yang bayar Dari segi bisnis, ini sesuatu yang tidak men- ini bisa nggak berjalan secara berkelanjutan.
dengan subsidi dan mana yang bayar komer- guntungkan bagi pengembang. Ini kan perlu Selama ini, kami anggota DPRD DKI Jakarta
sial. Karena kalau murni dengan DP 0 rupiah, kerjasama dengan swasta. Pihak swasta pasti tidak pernah diberikan analisa yang baik atas
agak berat jika tidak disubsidi pemerintah. Ka- berorientasi pada bisnis. Dan kedua, paling program itu. Kita kan nggak tahu, bagaimana
laupun Pemerintah tidak mensubsidi, bisa ada penting itu adalah warga Jakarta membutuh- mendapatkan DP 0 rupiah itu. Saya belum baca
subsidi silang dari masyarakat. Tinggal seka- kan hunian layak dalam jumlah besar. Dalam analisa Gubernur seperti apa. Saya belum per-
rang kemauan pemerintah dan DPRD mendu- hal ini, katakanlah rumah susun sewa. Oleh nah melihat itu sebagai pertanggung jawaban
kung program itu. Saat ini, dewan melihatnya karena itu, alangkah bijaknya Gubernur harus secara ilmiah, apa yang dia rinci belum pernah
hanya separuh. Tidak secara all out. mempercepat pembangunan rusunawa. saya tahu. Bagaimana analisanya. Bagaimana
Sebetulnya, masyarakat miskin itu perlu DP 0 rupiah itu, saya lihat tidak akan tepat belanja hidup seseorang, bagaimana dia harus
dibantu. Di negara maju itu dikuatkan dengan sasaran. Coba lihat skema pembiayaan yang menabung, itu harus ada analisanya. Saya be-
undang-undang dan Perda. Sekarang kan Un- ditawarkan Gubernur. DP 0 rupiah itu diperun- lum pernah melihat itu. Kalau ada, kasih saya
dang-undang sudah ada, tinggal dibuat Perda tukkan bagi warga yang berpenghasilan antara dong biar saya kaji. Kalau menurut saya ini
secara spesifik. Ini yang harus dikejar, Pemprov Rp 4 juta sampai Rp 7 juta. Itu bukan ranahnya baik. Masalah yang gagal di rusunami itu kan
DKI Jakarta harus membuat Perda tentang DP orang miskin. Kedua, karena ini hak milik, maka tergantung komitmen masing-masing orang.
0 rupiah itu bersama DPRD. dia bisa menjualnya sewaktu-waktu. irw

Media Jaya Edisi 9 2018 57