Page 31 - MJ Edisi 10 2018

PELAYANAN

ini sedang terus dikembangkan. Semen- "Mungkin akan ada perubahan di
tara untuk target, diharapkan bisa mu- Pergubnya, karena sebenarnya kita se-
lai diimplementasikan mulai 2019 men- diakan gratis, tapi masyarakat yang
datang. menggunakan tetap kena dari sisi kuota
Namun demikian, Iwan menjelaskan internet. Kalau untuk layanan baru sep-
bahwa memang masih ada beberapa erti pengaduan Perempuan dan Anak
hal yang harus disiapkan sebelum ap- sudah berjalan, tapi memang jumlahnya
likasi panic button nantinya bisa bekerja kalau diakumulasi belum sebanyak jenis
dan berjalan sesuai fungsinya. pengaduan lain," ucap Iwan. tan
"Untuk layanan panic button men-
jadi salah satu target inovasi kami di Kejar WTP kembali, Pencatatan
2019, aplikasi ini nanti tinggal diun- Aset Terus digiatkan
duh melalui smartphone dari Playstore.
Tapi namanya inovasi dalam hal layanan Pemprov DKI Jakarta terus fokus
tetap perlu persiapan, mulai dari sumber Layanan panic pada pendataan aset daerah untuk
daya manusianya (SDM) sampai peruba- button menjadi salah meraih kembali opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemer-
han regulasi," kata pria yang akrab disa- satu target inovasi iksa Keuangan (BPK). Hingga saat
pa Iwan kepada Media Jaya. kami di 2019, aplikasi setidaknya Pendataan aset-aset milik
Perubahan regulasi menurut Iwan ini nanti tinggal di- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
dilakukan karena adanya pergeseran unduh melalui smart- Jakarta sudah mencapai 75 persen.
Kepala Bidang Inventarisasi, Data In-
fungsi pada pelayanan. Bila sebelumnya phone dari Playstore formasi dan Dokumentasi Aset BPAD
semua layanan disediakan secara gra- DKI Jakarta, Riswan Sentosa men-
tis, namun karena menggunakan aplika- Jupan Royter gatakan, pihaknya berkomitmen me-
si yang harus diunduh, maka warga DKI Kepala Pelaksana BPBD nyelesaikan pendataan aset seoptimal
mungkin.“Untuk aset yang tidak dite-
harus berbayar, dalam hal ini pulsa atau mukan fisiknya akan dibahas dalam
kuota internet. Karena itu dibutuhkan Majelis Penetapan Aset,” kata Riswan.
regulasi atau perubahan regulasi men- (beritajakarta.id)
genai layanan.

Pemprov Jakarta Berikan 1.096
Kartu Pekerja

Sebanyak 1.096 pekerja di DKI
Jakarta mendapat Kartu Pekerja dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemberian Kartu Pekerja ini langkah
nyata Pemprov DKI Jakarta untuk ikut
andil dalam meningkatkan kesejahter-
aan pekerja. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta,
Andri Yansyah mengatakan, menerima
data 2.288 orang dari 81 perusahaan
untuk diverifikasi agar bisa mem-
peroleh Kartu Pekerja. “Dari usulan
tersebut, saat ini sudah 1.096 pekerja
dinyatakan lolos, sementara 1.192
lainnya masih dalam proses verifikasi,”
terangnya. (beritajakarta.id)
Layanan “tombol panik” menjadi salah satu inovasi yang terus dikembangkan BPBD Provinsi DKI Jakarta di tahun
2018 ini.

Media Jaya Edisi 10 2018 31