Page 25 - media_jaya_01_2014

Kesehatan Nasional.

Menurut Cinta Mega,

keluhan yang masuk jumlahnya
ratusan. Jika program ini tidak

menguntungkan, Cinta Mega

malah berani memutuskan lebih

baik kerja sama dengan pusat ini

dievaluasi. Sejak dileburnya dua
program, yaitu Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) dan Kartu Jakarta

Sehat (KJS), Cinta menyebut

kualitas layanan kesehatan untuk
orang miskin menurun. Padahal,

Pemprov DKI mampu membiayai

layanan itu tanpa kerja sama

dengan pusat. Keluhan seperti
itu sebelumnya jarang muncul

ketika layanan Kartu Jakarta Sehat

berjalan.

Masih Penyesuaian

Sejak Januari 2014 warga DKI

masih harus menyesuaikan dengan
pendanaan dari pemerintah
ketidakikutsertaan 71 rumah sakit
peraturan baru dalam memperoleh
layanan kesehatan. Mengenai pusat sebesar Rp 26 triliun yang dalam program Jaminan Kesehatan
dianggarkan di RAPBN 2014. Nasional yang dikelola oleh BPJS
jaminan kesehatan ini merujuk pada
Anggaran tersebut dipergunakan tak memengaruhi pelayanan
peraturan perundangan yang baru
untuk Penerima Bantuan Iuran kesehatan di Jakarta. Di Jakarta
yang mengatur mengenai Jaminan
(PBI) sebesar Rp16.07 triliun terdapat 340 puskemas, dan 88
Kesehatan Nasional. Yaitu Undang- bagi 86,4 juta masyarakat miskin klinik pendukung BPJS.
Undang Nomor 24 tentang Sistem
sedangkan sisanya bagi PNS, TNI Menurut Dien saat ini Dinas
Jaminan Sosial Nasional dan
dan Polri.
Kesehatan DKI sedang melakukan
Udang-Undang Nomor 40 Tahun
Hingga saat ini, berbagai penyuluhan kepada masyarakat
2011 tentang Badan Penyelenggara tantangan dan kendala bermunculan mengenai jalur pelayanan kartu
Jaminan Sosial yang mulai bekerja
dalam upaya pelaksanaan BPJS
BPJS tersebut. Juga memberikan
tahun 2014.
di DKI Jakarta. Salah satunya pemahaman pada masyarakat
BPJS merupakan badan
banyaknya rumah sakit yang tidak agar selalu berpegang teguh pada
hukum dengan tujuan mewujudkan
terselenggaranya pemberian mau menerima pasien rujukan semangat “mencegah lebih baik
BPJS. Dari 152 rumah sakit yang daripada mengobati”. Ia berharap,
jaminan untuk terpenuhinya
ada di Jakarta, hanya 81 rumah sakit masyarakat tak serta-merta ke
kebutuhan dasar hidup yang
yang bersedia ikut dalam program rumah sakit ketika sakit.
layak bagi setiap peserta dan/
atau anggota keluarganya. Dalam BPJS. Sementara 71 rumah sakit Di Jakarta, layanan Jamin
menolak karena merasa tidak
Kesehatan Nasional menjangkau
peyelenggaraannya BPJS terbagi
cocok dengan sistem pembayaran 1,271 juta warga miskin. Masih
dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Indonesian Case Based Groups ada 2,106 juta warga miskin
Ketenagakerjaan.
(INA CBGs).
yang belum terjangkau. Pemprov
BPJS Kesehatan akan Mengenai hal ini Kepala DKI mendaftarkan mereka yang
menyelenggarakan program
Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebelumnya menjadi peserta Kartu
jaminan kesehatan dengan
Dien Emmawati mengatakan,
Jakarta Sehat ke BPJS. (ALF)

Media Jaya l Nomor 01 Tahun 2014
25